Kamis, 14 Februari 2013

Dampak persoalan hubungan pusat daerah



Dampak persoalan hubungan pusat daerah , persaingan ideologis, dan pergolakan sosial politik lainnya terhadap kehidupan politik nasional dan daerah sampai awal tahun 1960 an

Kabinet Ali Sastroamidjojo mengeluarkan Undang Undang No. 1 tahun 1957 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah, dimana didalamnya diatur pembagian kekuasaan dan keuangan pusat dengan daerah.
Pada tanggal 9 April 1957 Kabinet Karya pimpinan Perdana Menteri Djuanda menggantikan Kabinet Ali Sastroadmijojo II. Kabinet ini secara teoritis bersifat non partai, namun pada hakikatnya kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.
Pada bulan Mei 1957 dibentuklah Dewan Nasional yang terdiri dari 41 wakil golongan fungsional [ pemuda, kaum petani, kaum buruh, kaum wanita, para cendekiawan, pemuka agama, kelompok-kelompok daerah dan lain-lain] di tambah beberapa anggota ex officio. Dewan Nasional ini langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno, sedangkan pelaksana harian adalah wakil ketuanya Ruslan Abdulgani. Kalangan militer berusaha menjamin bahwa cara-cara baru yang bersandar pada golongan golongan fungsional yang berafiliasi dengan partai-partai. Kabinet menjalin hubngan  dengan dewan dewan militer daerah yang telah mengambil alih kekuasaan di daerah daerahnya, bahkan memberi mereka beberapa dana dengan kedok pembangunan daerah.
Pada tanggal 10 – 14 September 1957 Kabinet Djuanda mengadakan musyawarah nasional di Jakarta. Ada harapan bahwa musyawarah nasional yang pertama ini akan membawa hasil tentang cara cara pemecahan riil maslah perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dirasakan selama itu tidak adil. Para wakil dari dewan dewan daerah tampaknya bersedia bekerjasama, tetapi setiap kali pertemuan  selalu tidak mencapai tujuan (selalu menemui jaklan buntu). Pada masa pemerintahan kabinet ini hubungan pemerintah pusat dengan daerah semakin tidak harmonis. Hal ini terlihat dari mumculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah yang berhubungan dengan perimbangan perekonomian pusat dengan daerah. Adanya konsepsi presiden tentang Konsep Ekonomi Nasional  menambah ketegangan di daerah. Perkembangan yang terjadi sangat tidak menguntungkan pemerintah RI. Pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang berpokok pada masalah ekonomi dan perimbangan keuangan Pusat dan daerah makin lama makin meningkat.

  1. Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat
Gerakan-gerakan di daerah yang menentang kebijakan perimbangan ekonomi pusat dan daerah muncul pertama kali di Sumatera Barat, dengan berdirinya Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein. Gerakan ini  menuntut otonomi daerah kepada Pemerintah Pusat, serta pergantian kabinet Djuanda.  Menyusul Dewan Banteng, berdirilah beberapa Dewan Militer diberbagai daerah, seperti :
1. Dewan Gajah (Medan)                                 : Kolonel M. Simbolon
2. Dewan Garuda (Palembang)                         ; Kolonel Barlian
3. Dewan Lambung Mangkurat (Kalimantan)    : Kolonel M. Basri
4. Dewan Manguni (Menado)                           : Kolonel Ventje Samuel

Letnan Kolonel Ahmad Husein bersama dengan beberapa tokoh sipil yang lain seperti Syarif Usman, Burhanudin Harahap, dan Syafrudin Prawiranegara bahkan mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat, bahwa dalam waktu 5 x 24 jam P.M. Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan presiden diminta untuk kembali kepada kedudukan semula sebagai presiden yang konstitusional.
            Menanggapi berbagai gerakan ini, KSAD segera mengeluarkan larangan bagi para perwira untuk berpolitik dan memberikan ultimatum akan memecat siapa saja yang terlibat gerakan politik. Karena merasa tidak diindahkan oleh pemerintah pusat, Gerakan ini semakin mempertegas sikapnya dengan  mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia  dibawah pimpinan Perdana Menteri Syafrudin Prawiranegara { Siapakah dan apakah jasa Syafrudin Prawiranegera dalam pemerintahan RI ? ]. Gerakan ini bertujuan bukan untuk memisahkan diri dari RI tetapi gerakan yang bersifat menggantikan pemerintahan yang sah.
Untuk menumpas gerakan ini pemerintah RI melaksanakan beberapa operasi, yaitu :
1.      Operasi Tegas [ mengamankan Riau ] dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution
2.      Operasi 17 Agustus [ mengamankan Sumatera barat ], dipimpin oleh Kol. A Yani
      3.      Operasi Saptamarga [ mengamankan Sumatera Utara ] , dipimpin Brigjen Jatikusumo
      4.      Operasi Sadar [ mengamankan Sumatera Selatan ] dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo.
Pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Husein berserta pasukannya menyerahkan diri dan pemberontakan PRRI pun berakhir.

                    2.  Piagam Perjuangan Semesta

         Gerakan daerah yang berlatarbelakang perimbangan ekonomi pusat dan daerah akhirnya meluas ke Sulawesi. Dewan Manguni yang dipimpin oleh Letkol Ventje Samuel mendukung PRRI dan mengumumkan berdirinya Permesta pada tanggal 2 Maret 1957. Gerakan ini menuntut dilaksanakannya Repelita dan pembagian pendapatan daerah secara adil ( daerah surplus mendapat 70% dari hasil ekspor ).
         Untuk menumpas gerakan ini pemerintah melaksanakan Operasi Merdeka, yang merupakan operasi gabungan dan dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat. Gerakan penumpasan Permesta merupakan operasi yang sangat sulit, karena medan pertempuran sangat cocok dengan kondisi pemberontak, serta adanya indikasi keterlibatan pihak asing (AS), yaitu dengan tertangkapnya pilot helikopter Alan Pope (warga negara Amerika Serikat) yang berhasil ditembak jatuh oleh pasukan TNI. Pada pertengahan tahun 1961 sisa sisa pemberontakan Permesta menyerahkan diri dan memenuhi seruan pemerintah untuk kembali ke tengah tengah masyarakat.

0 komentar:

Poskan Komentar

Template by:

Free Blog Templates